Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 72 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (28/10/2026).
Pelantikan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sebanyak 9 pejabat administrator dan 63 pejabat fungsional ahli madya dilantik sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta pengisian jabatan yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan telah mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua yang kita lantik hari ini sudah melalui mekanisme dari BKN. Perteknya ada baru kita lantik, jadi Insya Allah tidak ada lagi masalah,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, mutasi, rotasi, dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Penataan jabatan diperlukan untuk memastikan struktur organisasi tetap berjalan serta menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas aparatur dengan beban kerja.
Gubernur juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja pejabat akan dilakukan secara menyeluruh pada Januari mendatang, termasuk terhadap pejabat eselon II. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan setiap pejabat mampu menjalankan amanah sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.
“Jabatan itu tidak selamanya melekat pada diri kita,” tegas Suhardi Duka, mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Kehadiran Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dalam agenda tersebut merupakan bagian dari partisipasi jajaran perangkat daerah dalam proses penataan organisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Sulbar.
Penataan birokrasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur, memperkuat profesionalisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” yang menempatkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.