Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan penanganan kasus pascakejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan sekaligus memantau peningkatan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Kabupaten Majene, 28–29 Oktober 2026.
Kegiatan ini dilakukan menyusul kejadian luar biasa keracunan pangan di Dusun Tatakko, Desa Tubo Tengah, Kabupaten Majene, yang dilaporkan terjadi setelah kegiatan hajatan pada 14 Oktober 2026. Pemantauan tersebut bertujuan mengevaluasi tindak lanjut penanganan kasus, memastikan surveilans berjalan optimal, serta memperkuat kewaspadaan terhadap potensi peningkatan penyakit di masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi, dari 138 orang yang menghadiri kegiatan hajatan, sebanyak 78 orang mengalami gejala gangguan kesehatan, terdiri atas 34 laki-laki dan 44 perempuan. Gejala umumnya mulai dirasakan sekitar pukul 23.00 pada hari kejadian, setelah makanan disajikan untuk makan siang sekitar pukul 11.00.
Investigasi juga menemukan dua pasien yang sempat mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan, masing-masing satu orang di Puskesmas Sendana II dan satu orang di Puskesmas Salutambung. Pemeriksaan sampel tidak dilakukan karena jumlah sampel yang tersedia tidak mencukupi.
Dalam pelaksanaan pemantauan, tim surveilans DKPPKB Sulbar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene untuk memperoleh informasi perkembangan situasi pasca-KLB, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta kebutuhan tindak lanjut. Tim kemudian mengunjungi Puskesmas Sendana II untuk berkoordinasi dengan petugas surveilans dan tenaga kesehatan setempat terkait pemantauan kondisi masyarakat serta pelaksanaan surveilans kasus.
Kegiatan ini melibatkan Tim Kerja Surveilans, Imunisasi dan Haji, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, tim surveilans Kabupaten Majene, petugas surveilans Puskesmas Sendana II, serta tim promosi kesehatan Puskesmas Sendana II. Koordinasi lintas tingkatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap laporan kasus yang memenuhi kriteria kewaspadaan dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim surveilansan Respons (SKDR), verifikasi laporan surveilans, serta identifikasi kebutuhan penyelidikan epidemiologi.
Koordinasi lintas tingkatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap laporan kasus yang memenuhi kriteria kewaspadaan dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim surveilans kabupaten maupun puskesmas. Dengan demikian, potensi kejadian penyakit yang dapat menimbulkan dampak lebih luas di masyarakat dapat diantisipasi melalui deteksi dan respons sedini mungkin.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, melalui kegiatan ini mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memastikan penanganan kejadian kesehatan masyarakat berjalan secara terintegrasi.
Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sistem surveilans kesehatan, sehingga setiap kejadian luar biasa maupun peningkatan kasus penyakit dapat terdeteksi, dilaporkan, dan ditangani secara cepat sesuai prosedur.
Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, khususnya Panca Daya ketiga dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Penguatan sistem kewaspadaan dan perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Barat.
DKPPKB Sulbar terus mendorong penguatan surveilans dan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin responsif, sekaligus memastikan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit berjalan secara berkelanjutan.